IMPLIKASI PENGENAAN CUKAI ROKOK DI CV. GAGAK HITAM DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Abstract

Abstract

This study aims to analyze the urgency of imposing cigarette excise on CV. Gagak Hitam from the perspective of Islamic Economic Law. Cigarette excise policy in Indonesia serves two primary functions: as a source of state revenue and as an instrument to control cigarette consumption, which has negative impacts on public health. However, despite the continuous increase in excise rates in recent years, the level of cigarette consumption remains relatively high, raising questions regarding the effectiveness and relevance of this policy when reviewed through the principles of Sharia.This research is a normative legal study employing statutory and conceptual approaches. It applies an analysis based on the principles of justice (‘adl), public interest (maslahah), balance (tawazun), as well as the legal maxim la dharar wa la dhirar (no harm and no reciprocating harm), within the framework of Maqashid Sharia, particularly the protection of life (hifzh al-nafs) and property (hifzh al-mal).The findings indicate that cigarette excise has normative legitimacy as long as it aims to achieve public benefit and does not result in injustice. However, its effectiveness requires periodic evaluation to ensure that it remains proportional and aligned with the principles of justice.

Keywords: Cigarette Excise, Islamic Economic Law, Fiscal Policy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengenaan cukai rokok terhadap CV. Gagak Hitam dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kebijakan cukai rokok di Indonesia memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Namun, meskipun tarif cukai terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tingkat konsumsi rokok masih relatif tinggi sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan relevansi kebijakan tersebut jika ditinjau dari prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual, menggunakan analisis prinsip keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), serta kaidah la dharar wa la dhirar dan kerangka Maqashid Syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) dan harta (hifzh al-mal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai rokok memiliki legitimasi normatif selama bertujuan untuk kemaslahatan umum dan tidak zalim, namun efektivitasnya perlu evaluasi berkala agar tetap proporsional dan adil.

Kata Kunci: Cukai Rokok, Hukum Ekonomi Syariah, Kebijakan Fiskal.