ANALISIS KEPUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG MEMBOLEHKAN TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY (Studi Perbandingan dengan Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cryptocurrency)

Abstract

Abstract

Cryptocurrency is a development of a digital transaction tool that provides an update in the economic field that reaches the realm of fiqh. This new issue may have to have a sharp point of view regarding the law, such as the decision given by the Ijtima 'Ulama of the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council that cryptocurrency is considered haram, whereas in a decision given by the Yogyakarta Bahtsul Masail Institute, cryptocurrency is considered halal.The focus of the problem in this study 1) Why does LBM DIY allow cryptocurrency transactions? 2). How do you compare the results of the LBM PWNU DIY decision with the decision of the Ijtima 'Ulama of the Indonesian Ulema Council Fatwa Commission on Cryptocurrency? This research uses normative method. The results of this study are as follows: 1) cryptocurrency is permitted in Islamic law. It fulfills the requirements both as a medium of exchange (al-tsaman) and as a commodity (al-mutsman) including: having benefits (muntafa'), can be handed over (ma'qdur ala taslimih) and can be accessed by both parties (ma'qdur ala taslimih). 'luman lil aqidain). 2) The results of the comparison of the decisions of LBM DIY consider cryptocurrency as a form of exchange that follows customs or communities. In addition, cryptocurrency is recognized as a digital asset, there are no elements of gharar, qimar, and fulfills sil'ah requirements and its value fluctuates according to market prices, while the ijtima' of the Indonesian Ulema Council fatwa commission stated that cryptocurrency is not included as a medium of exchange because it has not been regulated in Law No. . 17 of 2015 concerning currency. In addition, cryptocurrency cannot be said to be a digital asset because it contains gharar, qimar and terms as sil'ah and its value fluctuates up and down

Keywords: Cryptocurrency, Ijtima 'Ulama Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council, DIY Bahtsul Masail Institute

Abstrak

Cryptocurrency adalah suatu perkembangan alat transaksi digital yang memberikan sebuah perbaruan dalam bidang ekonomi yang sampai pada ranah fiqh. Suatu persoalan yang baru ini mungkin harus memiliki sudut pandang yang tajam mengenai hukumnya, seperti keputusan yang diberikan oleh Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwasannya cryptocurrency dihukumi haram, sedangkan dalam sebuah keputusan yang diberikan oleh Lembaga Bahtsul Masail Yogyakarta menghukumi cryptocurrency halal. Fokus masalah :1) Mengapa LBM DIY membolehkan transaksi cryptocurrency? 2). Bagaimana perbandingan hasil keputusan LBM PWNU DIY dengan keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cryptocurrency? Penelitian ini menggunakan metode normativ. Hasil penelitian : 1) cryptocurrency dibolehkan dalam hukum islam. Ia memenuhi syarat baik sebagai sebuah alat tukar (al-tsaman) maupun sebagai komoditas (al-mutsman) diantaranya : memiliki manfaat (muntafa’) bisa diserahterimakan  (ma’qdur ala taslimih) dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak (ma’luman lil aqidain). 2) Hasil perbandingan keputusan LBM DIY menganggap cryptocurrency termasuk salah satu bentuk alat tukar yang mengikuti kebiasaan atau komunitas. Selain itu cryptocurrency diakui sebagai aset digital, tidak adanya unsur gharar, qimar, dan memenuhi syarat sil’ah serta fluktuatif nilainya mengikuti harga pasar sedangkan ijtima’ ulama komisi fatwa majelis ulama indonesia menyatakan bahwa cryptocurrency tidak termasuk sebagai alat tukar karena belum diatur dalam UU No. 17 tahun 2015 tentang mata uang. Selain itu, cryptocurrency tidak bisa dikatakan sebagai aset digital karena mengandung gharar, qimar dan syarat sebagai sil’ah serta fluktuatif nilainya naik turun

Kata kunci: Cryptocurrency, ijtima’, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bahtsul Masail DIY