URGENSI PENGATURAN BUNGA MORATOIR DALAM SENGKETA HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Abstract

Abstract
The rapid development of the business world demands legal certainty and protection, especially in terms of implementing contractual obligations. One form of compensation for late payment is moratorium interest, which is interest arising from the negligence of the debtor that is not agreed upon in the contract. This study aims to analyze the regulation and application of moratorium interest in the Indonesian civil law system, especially in the context of business agreements. Using normative legal research methods with a statutory, conceptual, and case approach, this study found that although the regulation of moratorium interest in the Civil Code, especially Articles 1243 and 1250, has provided a legal basis, there is still uncertainty in its implementation, both in terms of proving negligence and determining the amount of interest. Practice in the field shows that contractual provisions, the principle of freedom of contract, and interpretation of jurisprudence also influence the validity and fairness of moratorium interest. In addition, in several business sectors, the regulation of late interest also refers to sectoral provisions outside the Civil Code. Therefore, harmonization of regulations and certainty of application are needed to realize justice, efficiency, and legal compliance in the business world.
Keywords: Moratorium Interest, Business Legal Dispute, Legal Regulation.

Abstrak
Perkembangan dunia bisnis yang pesat menuntut kepastian dan perlindungan hukum, khususnya dalam hal pelaksanaan kewajiban kontraktual. Salah satu bentuk ganti rugi atas keterlambatan pembayaran adalah bunga moratoir, yaitu bunga yang timbul akibat kelalaian debitur yang tidak diperjanjikan dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan bunga moratoir dalam sistem hukum perdata Indonesia, terutama dalam konteks perjanjian bisnis. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pengaturan bunga moratoir dalam KUH Perdata khususnya Pasal 1243 dan 1250 telah memberikan dasar hukum, namun masih terdapat ketidakpastian dalam implementasinya, baik dalam hal pembuktian kelalaian maupun penentuan besaran bunga. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan kontraktual, asas kebebasan berkontrak, dan interpretasi yurisprudensi turut memengaruhi keberlakuan dan kewajaran bunga moratoir. Selain itu, dalam beberapa sektor usaha, pengaturan bunga keterlambatan juga merujuk pada ketentuan sektoral di luar KUH Perdata. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan kepastian penerapan untuk mewujudkan keadilan, efisiensi, serta kepatuhan hukum dalam dunia bisnis.
Kata kunci: Bunga Moratoir, Sengketa Hukum Bisinis, Pengaturan Hukum