KAJIAN HUKUM EKONOMI TERHADAP KENDALA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA JEMBER

Abstract

Abstract
This study aims to identify the obstacles faced by the Technical Implementation Unit of the Jember Job Training Center (UPT BLK) in its development, as well as strategies that can be applied to overcome these obstacles. The method used is descriptive qualitative, with data collection through in-depth interviews and participant observation. The results of the study indicate that there are minimal legal and fiscal incentives to encourage private investment and limited authority in terms of cooperation, budget, and program innovation. The influence of economic law in this context shows that existing regulations and policies can create obstacles in the development of the workforce training sector. To overcome these obstacles, the strategies attempted include simplifying legal bureaucracy, more efficient cooperation procedures, transparent procurement, establishing training programs based on market needs, synchronizing central and regional policies, and increasing coordination between agencies. By implementing these strategies, it is hoped that UPT BLK can overcome the obstacles faced and produce skilled workers who are better prepared to enter the job market, as well as increase Indonesia's economic competitiveness.
Keywords: Obstacles, Strategies, economic law Job Training Center (BLK)

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Jember dalam pengembangannya, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya insentif hukum dan fiskal untuk mendorong investasi swasta serta terbatasnya kewenangan dalam hal kerja sama, anggaran, dan inovasi program. Pengaruh hukum ekonomi dalam konteks ini menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada dapat menciptakan hambatan dalam pengembangan sektor pelatihan tenaga kerja. Untuk mengatasi kendala tersebut, strategi yang diupayakan meliputi penyederhanaan birokrasi hukum, prosedur kerja sama yang lebih efisien, pengadaan yang transparan, pembentukan program pelatihan berbasis kebutuhan pasar, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta peningkatan koordinasi antarinstansi. Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan UPT BLK dapat menanggulangi kendala yang dihadapi dan menghasilkan tenaga kerja terampil yang lebih siap untuk memasuki pasar kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Kata kunci: Kendala, Srategi, hukum ekonomi, Balai Latihan Kerja (BLK)