POLITIK HUKUM DALAM INDUSTRI HALAL UMKM JAWA TIMUR

Abstract

Abstract

The global halal industry continues to grow rapidly, with trade values reaching $254 billion, contributing 1-3% to the GDP of OIC countries. Despite Indonesia having the largest Muslim population, the country ranks fifth in the halal industry, facing challenges in improving the quality and quantity of the sector. This study uses a normative-empirical method to analyze the Halal Product Assurance and its impact on the development of the halal industry in East Java. The research results show that the legal politics in East Java focus on regulating halal certification for MSME products, with support from the government, MUI, and BPJPH. Despite the rapid development of the halal sector, obstacles such as cost and time constraints, as well as suboptimal coordination between the central and regional governments, remain major challenges. Therefore, it is recommended to strengthen coordination and socialization related to halal certification to increase exports and meet the demands of both domestic and global markets.

Keywords: Legal Politics, Halal Industry, SMEs of East Java

Abstrak

Industri halal global terus berkembang pesat dengan nilai perdagangan mencapai $254 miliar, berkontribusi 1-3% terhadap GDP negara-negara OKI. Meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar, negara ini masih berada di peringkat kelima dalam industri halal, dengan tantangan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sektor tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris untuk menganalisis tentang Jaminan Produk Halal dan pengaruhnya terhadap pengembangan industri halal di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum di Jawa Timur berfokus pada pengaturan sertifikasi halal untuk produk UMKM, dengan dukungan dari pemerintah, MUI, dan BPJPH. Meskipun perkembangan sektor halal pesat, hambatan seperti kendala biaya, waktu, serta koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan utama. Untuk itu, disarankan penguatan koordinasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal agar dapat meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global.

Kata kunci: Politik Hukum, Industri Halal, UMKM Jawa Timur