ECONOMIC ANALYSIS OF LAW PADA PERUBAHAN KEBIJAKAN KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (STUDI KASUS PT. SEMEN IMASCO ASIATIC)

Abstract

Abstract

Since the issuance of Government Regulation No. 1 of 2017, holders of Contracts of Work (CoW) are required to convert their status to a Special Mining Business License (IUPK) in order to continue exporting concentrate. This change affects the taxation regime, as the IUPK applies the prevailing principle, meaning that taxes and royalties follow current regulations and may change over time. This differs from the CoW system, which applies a naildown principle, under which tax and royalty rates remain fixed until the contract expires. This study focuses on the mechanism of Economic Analysis of Law in Indonesian mining policy and its application to the transition from CoW to IUPK, particularly in the case of PT Semen Imasco Asiatic. The findings show that mining activities remain under state control in accordance with Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, with the state acting as regulator and guarantor of public welfare. Based on Richard A. Posner’s view, the shift to a licensing-based system is consistent with the economic approach to law, as it aims to increase benefits for the state and society as a whole.

Keywords: Mining, Contract of Work, Special Mining Business License (IUPK)

Abstrak

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017, pemegang Kontrak Karya (KK) diwajibkan mengubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar tetap dapat mengekspor konsentrat. Perubahan ini berdampak pada rezim perpajakan, karena IUPK menganut prinsip prevailing, yaitu pajak dan royalti mengikuti ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini berbeda dengan KK yang menggunakan sistem naildown, di mana besaran pajak dan royalti bersifat tetap hingga kontrak berakhir. Penelitian ini memfokuskan pada mekanisme Economic Analysis of Law dalam kebijakan pertambangan Indonesia serta penerapannya pada perubahan KK menjadi IUPK, khususnya pada kasus PT Semen Imasco Asiatic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pertambangan tetap berada dalam penguasaan negara sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan negara berperan sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pandangan Richard A. Posner, perubahan kebijakan menuju sistem perizinan dinilai sejalan dengan pendekatan ekonomi atas hukum karena bertujuan meningkatkan manfaat bagi negara dan masyarakat secara luas.

Kata kunci: Pertambangan, Kontrak Karya,  IUPK