UPAYA PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BERINVESTASI DI INDONESIA

Abstract

Abstract
This research is to examine the legal certainty of foreign investment in Indonesia from the perspective of Law Number 25 of 2007 concerning investment; and how to analyze the structuring of investment regulations in Indonesia through the omnibus law. The research method used is Normative Juridical. The government has a strategic role to encourage investment. Foreign investment is expected to have a positive impact on Indonesia, including encouraging economic activity, transferring technology, creating jobs and providing other benefits. In achieving this, legal certainty has become a problem in itself, as an obstacle to the entry of foreign investors into the country. The lack of clarity in regulations regarding foreign investment has led to overlaps between regulations, as well as giving rise to difficulties in the licensing bureaucracy in investment activities in Indonesia. In this regard, the Government plans to issue an Omnibus Law to overcome the problem of investment legal certainty. Omnibus Law, however, provides legal certainty from a regulatory perspective, but does not necessarily provide legal certainty from a law enforcement perspective.
Keywords: Legal Certainty, Investment Law, Government Bid.

Abstrak
Penelitian ini untuk meneliti kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia dalam perspektif undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal; dan bagaimana analisis terhadap penataan regulasi investasi di Indonesia melalui omnibus law. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Pemerintah memiliki peran strategis untuk mendorong penanaman modal. Penanaman modal asing diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, diantaranya dapat mendorong kegiatan perekonomian, adanya transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat lainnya. Dalam mencapai hal tersebut kepastian hukum telah menjadi masalah tersendiri, sebagai penghambat masuknya penanam modal asing ke dalam negeri. Ketidakjelasan pengaturan mengenai penanaman modal asing, menimbulkan tumpang tindih antara peraturan, serta menimbulkan kesulitan dalam birokrasi perizinan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Terkait hal tersebut Pemerintah berencana menerbitkan Omnibus Law untuk mengatasi Permasalahan Kepastian Hukum Investasi. Omnibus Law bagaimanapun memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hukum Investasi, Upaya Pemerintah.